REFUGEE IN JAPAN

 POSITION PAPER

REFUGEE (PENGUNGSI)

Nama​: Nadya Mesayu Indreswary

Kelas​: HI B

NPM​: 22430033

Mata Kuliah​: SDK Asia Timur

Dosen Pengampu​: Qonitah Rohmadiena, S.Sos., M.A

 

Pengungsi merupakan seorang atau sekelompok orang yang terpaksa harus meninggalkan negaranya dikarenakan terdapatnya pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) seperti penganiayaan, peperangan, dan kekerasan. Jepang menyadari menghadapi krisis demografis berupa masyarakat menua di mana terlalu sedikit bayi yang dilahirkan dan negara ini membuka diri – secara bertahap – terhadap pekerja dari luar untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja. survei pemerintah tahun 2020 yang menunjukkan bahwa 20% responden mengatakan mereka terbuka untuk menerima lebih banyak pengungsi dengan cara yang "proaktif”. Sebanyak 57% lainnya mengatakan mereka bersedia menerima lebih banyak pengungsi dengan "hati-hati”. 

Pemerintah Jepang dengan cepat mengumumkan kebijakan untuk menerima lebih dari 1.000 pengungsi asal Ukraina. Namun kebijakan itu mendapat kritik dari banyak pihak karena selama ini pemerintah Jepang dinilai kurang bersedia membuka pintu negaranya bagi orang-orang yang melarikan diri dari kekerasan dan penganiayaan dari negara di sekitar Jepang (DW, 2022). Jepang perlu memenuhi kewajiban internasional dalam memberikan bantuan kepada pengungsi dari zona perang lainnya. Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, mengumumkan bahwa Jepang akan menerima pengungsi dari Polandia. Hal ini dilakukan Jepang sebagai upaya untuk mengurangi tekanan di Warsawa. Kebijakan itu kemudian diwujudkan dengan menerbangkan pengungsi yang mayoritas perempuan dan anak-anak ke Jepang sejak akhir Maret.

Pada tahun 2019, total 265.000 orang mengungsi secara internal di Jepang. Banyak yang bisa kembali ke rumah sebelum akhir tahun, menurunkan angka definitif menjadi 88.000. Asosiasi Pengungsi Jepang merupakan suatu kelompok peduli pengungsi yang menilai pemerintah Jepang sering gagal untuk melihat pengungsi dan pencari suaka sebagai orang yang telah menjadi sasaran penyiksaan atau pelecehan atau sebagai individu yang hidupnya dalam bahaya. Jepang tidak memiliki ketentuan hukum secara tegas melarang xenofobia atau diskriminasi rasial (Integral Human Development , t.thn.). 

 

SIKAP JEPANG TERHADAP PENGUNGSI

Mayoritas orang Jepang mendukung lebih banyak orang Ukraina diizinkan masuk ke negara Jepang. Jepang berusaha keras untuk membantu orang Ukraina menyesuaikan diri dengan kehidupan baru dan Jepang membuat liputan media yang luas tentang apa yang telah dialami para pemgungsi(DW, 2022). Pada tahun 2021, negara ini adalah donor pemerintah terbesar ke-4 (USD 140 Juta), dan kontributor sektor swasta global terbesar ke-3 (USD 61 Juta) untuk UNHCR yang menanggapi kebutuhan di seluruh dunia.UNHCR memberikan kebijakan dan dukungan teknis kepada pemerintah Jepang tentang pemindahan paksa dan kewarganegaraan untuk lebih memperkuat lembaga suaka, memperbaiki kondisi untuk integrasi pengungsi sambil mengadvokasi aksesi Jepang ke Konvensi Kewarganegaraan 1954 dan 1961. UNHCR Jepang terus membangun kemitraan yang kuat dengan pemerintah nasional, anggota parlemen, masyarakat sipil, akademisi, media, sektor korporasi dan kotamadya untuk mempromosikan kesadaran akan masalah pengungsi dan kewarganegaraan dan mendapatkan dukungan publik untuk kegiatan UNHCR di seluruh dunia dan di dalam Jepang (UNCHR, t.thn.). 

 

DAFTAR PUSTAKA

DW. (2022, Mei). Jepang Dikecam karena Kebijakan Pengungsinya Tidak Konsisten. Diambil kembali dari amp.dw.com.

Integral Human Development . (t.thn.). Jepang bagian migran dan pengungsi. Diambil kembali dari migrants and refugees section.

UNCHR. (t.thn.). Jepang. Diambil kembali dari UNCHR.